728 x 90

Presiden Tetapkan Dewan Kawasan KEK di Aceh dan Bangka Belitung

Presiden Tetapkan Dewan Kawasan KEK di Aceh dan Bangka Belitung

Pada tanggal 13 September 2017 juga, Presiden Joko Widodo menandatangani Keppres Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perubahan ini dilakukan karena ada perubahan nomenklatur jabatan anggota Dewan Kawasan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Seperti diketahui, di Bangka Belitung terdapat 1 (satu) KEK yaitu KEK Tanjung Kelayang yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 pada 15 Maret 2016. Terletak di Pulau Belitung, KEK yang merupakan KEK Pariwisata ini memiliki keunggulan geostrategis, yaitu terletak antara Indonesia dan negara ASEAN yang merupakan target captive market. 

KEK Tanjung Kelayang termasuk ke dalam 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas yang memiliki daya tarik wisata bahari dengan pantai berpasir putih dan panorama yang eksotis. Pantai yang dihiasi batuan granit raksasa merupakan ciri khas dari pantai di kawasan ini. Kawasan ini berdekatan dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang juga memiliki pesonanya tersendiri. 

Sebagaimana Dewan Kawasan KEK di Aceh, Dewan Kawasan KEK Provinsi Bangka Belitung diketuai oleh Gubernur dengan Wakil Ketua Bupati Belitung. Anggotanya merupakan 9 (sembilan) instansi yang mewakili unsur pemerintah di daerah tersebut. 

Dalam melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya, Dewan Kawasan yang dibentuk di tingkat provinsi ini bertugas untuk membentuk Administrator KEK di setiap KEK. Administrator yang dibentuk ini berfungsi sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan bertempat di lokasi KEK untuk mempermudah investor dalam memproses semua perizinan yang kewenangannya telah memperoleh pelimpahan baik dari Pemerintah maupun pemerintah daerah.

Selain itu Dewan Kawasan juga bertugas untuk mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK. Penetapan langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan KEK di wilayahnya juga menjadi tugas dewan ini.

Sebagai perpanjangan tangan Dewan Nasional di daerah, Dewan kawasan perlu menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun, serta menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional. (*)