728 x 90

Presiden Tetapkan Dewan Kawasan KEK di Aceh dan Bangka Belitung

Presiden Tetapkan Dewan Kawasan KEK di Aceh dan Bangka Belitung

Dalam rangka mendukung penciptaan pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan 8 (delapan) Menteri dan 1 (satu) Kepala Lembaga, sebagaiman tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK. Guna mendukung tugas Dewan Nasional dalam menjalankan kebijakan umum yang telah ditetapkan untuk pengelolaan dan pengembangan KEK di daerah, maka dibentuklah Dewan Kawasan pada tiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan menjadi KEK. Dewan kawasan ini terdiri dari unsur Pemerintah yang berada di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten/kota.

Atas dasar pertimbangan itu dan selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No 26 Tahun 2017 tentang Dewan Kawasan KEK di Aceh. Keppres tersebut ditandatangani pada 13 September 2017.

Di dalam Keputusan tersebut menetapkan bahwa Dewan Kawasan KEK di Aceh diketuai oleh Gubernur Aceh. Karena KEK Arun Lhokseumawe berada di wilayah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, maka Dewan Kawasan ini memiliki 2 (dua) wakil, terdiri dari Wakil Ketua I yaitu Walikota Lhokseumawe, sedangkan Wakil Ketua II yaitu Bupati Aceh Utara. 

Dewan Kawasan ini beranggotakan 9 (sembilan) unsur yang ada di daerah, yakni Sekretaris Daerah Aceh, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. 

Sebagaimana diketahui, di Aceh terdapat satu KEK yang baru ditetapkan pada 17 Februari 2017, yaitu KEK Arun Lhokseumawe. KEK ini dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki potensi untuk menjadi global value chain dan global production netwok karena letaknya yang sangat strategis, yaitu di jalur Selat Malaka yang sangat sibuk. Diharapkan KEK ini mampu menarik investasi hingga 51,3 triliun rupiah. Meskipun baru ditetapkan, namun KEK ini ditargetkan sudah dapat beroperasi pada awal 2018 karena telah terbangun infrastruktur dasar di dalam kawasan ini.

KEK Arun Lhokseumawe terbentuk berdasarkan usulan dari konsorsium beberapa perusahaan yang telah memiliki usaha di dalam sebagian wilayah KEK, antara lain PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM), PT Pelindo I, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). KEK Arun Lhokseumawe berfokus pada beberapa sektor yaitu energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft.