728 x 90

Puluhan Ribu PTT Kemenkes ditetapkan jadi Calon ASN

Puluhan Ribu PTT Kemenkes ditetapkan jadi  Calon ASN

Birokrasi News - Kementerian Kesehatan mencoba mencari solusi masalah disparitas dan maldistribusi tenaga kesehatan yang masih ada di indonesia, salah satunya dengan Kebijakan melaksanakan seleksi pengangkatan dokter, dokter gigi dan bidan pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).

Dengan Pertimbangan sebagian besar Dokter, Dokter gigi dan Bidan PTT adalah putra putri daerah yang telah lama bersedia mengabdi atau ditempatkan di daerah tempat bertugas mereka saat ini, sehingga lebih dapat menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan khususnya di daerah Terpencil dan Sangat Terpencil. 

Peran penting dokter dan dokter gigi PTT yang bertugas di Puskesmas serta para bidan PTT yang ditempatkan di desa-desa mampu memberikan pelayanan baik kuratif, promotif, preventif dan rehabilitatif dimana aktivitas tersebut diharapkan mempunyai daya ungkit dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan perbaikan gizi masyarakat.

“Semoga  dengan adanya pengangkatan ini, calon ASN dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan khususnya di pedesaan dan daerah-daerah terpencil. Karena peran tenaga kesehatan di daerah sangat berpengaruh bagi warga daerah,” papar Menkes dalam sambutannya pada pada acara Penyerahan Dokumen Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Hasil Seleksi ASN di Lingkungan Pemda dari PTT Kemenkes RI kepada 3 Gubernur dengan PTT yang bekerja RSUD Provinsi dan 475 Bupati/Walikota yang diselenggarakan di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa pagi (21/2).

Pengangkatan ASN di lingkungan pemerintah daerah ini memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program Indonesia sehat, sehingga program ini dapat meyakinkan Nila untuk lebih mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi di bidang kesehatan.

Seperti disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Nila menegaskan agar Kepala Derah setempat tidak memindah tugaskan PTT dari tempat mereka bertugas. “Mereka harus ditempatkan sesuai dengan lampiran nota kesepakatan yang telah disepakati bersama,” imbuhnya.

Berita Terkait