728 x 90

Hanif Dhakiri Dorong ASEAN Tingkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Migran

Hanif Dhakiri  Dorong ASEAN Tingkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Migran

Birokrasi News - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri akan mendorong negara-negara ASEAN untuk menghasilkan instrumen yang mengikat mengenai perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran pada Pertemuan Retreat Menteri Tenaga Kerja se-ASEAN yang akan diselenggarakan di Davao City, Filipina, pada 20-21 Februari 2017.

Pertemuan tingkat menteri di awali dengan pertemuan tingkat pejabat Senior. Pertemuan tersebut mempersiapkan materi reatreat  tingkat menteri. Beberapa isu diangkat pada level pejabat senior, yakni mendiskusikan bentuk dokumen Instrumen perlindungan pekerja migran serta cakupan dokumen. 

Sebagaimana diketahui, dialog mengenai perlindungan pekerja migran di ASEAN ini sendiri belum mencapai konsensus, meskipun ASEAN Committee of Migrant Workers (ACMW) telah menyelenggarakan 15 putaran perundingan sejak tahun 2009 dikarenakan adanya perbedaan kebijakan masing-masing negara. 

Pertemuan ACMW itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan ASEAN Summit ke-12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007 yang melahirkan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran atau lebih dikenal dengan sebagai Deklarasi Cebu. 

“Indonesia yang faktanya banyak menempatkan tenaga kerjanya ke luar negeri (sending country), dan sejak awal sangat concern terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran, termasuk anggota keluarganya,” tegas Menaker M Hanif Dhakiri dalam keterangan persnya di Jakarta (19/2) sesaat sebelum berangkat ke Davao, Philipina. 

Belum disepakatinya instrumen tersebut disebabkan antara lain: pertama, masih diperdebatkannya mengenai status instrumen perlindungan itu, apakah nantinya mengikat atau tidak untuk negara ASEAN; kedua, pembahasan cakupan anggota keluarga pekerja migran dan ketiga, masih didiakusikannya terkait dengan status undocumented. Terhadap isue undocumented serta anggota keluarga bagi pekerja migran, sebagian besar anggota SOM menyepakati yang akan tetap mengacu pada Cebu declaration. 

Berita Terkait