728 x 90

Hemat triliunan Rupiah, Menpan RB Apresiasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Banyuwangi

Hemat triliunan Rupiah, Menpan RB Apresiasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Banyuwangi
MenPANRB Asman Abnur berikan penghargaan kepada Bupati Banyuwangi Aswar Anas untuk Predikat A pada LHE AKIP tahun 2016, Pemprov Jawa Timur, Selasa (31/01)

Birokrasi News - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur memberikan apresiasi kepada Kabupaten Banyuwangi yang telah melakukan penghematan anggaran hingga kurang lebih 38 persen atau setara dengan 1 triliun rupiah, karena hal tersebut Kabupaten Banyuwangi mendapatkan predikat A pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) wilayah regional II tahun 2016.

Menteri Asman pun mengajak seluruh kepala daerah untuk dapat mencontoh Kabupaten Banyuwangi yang berhasil menyabet predikat A dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Karena memang diakuinya LHE AKIP bukan semata untuk penilaian, melainkan sebagi acuan serta motivasi para kepala daerah untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil evaluasi, penghematan anggaran yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi hingga 1 triliun rupiah dilaksanakan melalui pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja. Melalui pengintegrasian tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil melakukan refocusing kegiatan, yang pada tahun 2016 terdapat 2.299 kegiatan menjadi 1.428 kegiatan pada tahun 2017.

"Saya mengapresiasi Bapak/Ibu Kepala Daerah yang telah melaksanakan sebagaimana yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian Kabupaten Banyuwangi dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)," katanya dalam sambutan pada acara penyerahan LHE AKIP wilayah regional II tahun 2016, di Kantor Pemprov Jawa Timur, Selasa (31/01).

Meski demikian ia mengakui masih terdapat beberapa kabupaten kota yang masih rendah tingkat akuntabilitasnya. Hal tersebut disebabkan setidaknyan karena beberapa faktor, seperti tujuan ataupun sasaran yang ditetapkan pemerintah kabupaten kota tidak berorientasi pada hasil. Kemudian ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur. Selain itu, program atau kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Menteri Asman menilai bahwa keempat permasalahan tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung pihaknya, terdapat potensi pemborosan minimal 30% dari APBN/APBD atau setara dengan nilai kurang lebih 392,87 triliun rupiah, di luar belanja pegawai setiap tahunnya.