728 x 90

Dewan Nasional KEK Dorong Penetapan Badan Usaha Pengelola KEK Palu

Dewan Nasional KEK Dorong Penetapan Badan Usaha Pengelola KEK Palu
Sekretaris dewan nasional KEK (kanan) bertemu gubernur sulawesi tengah (kiri)

Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoh Suharto Pranoto bertemu Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Sulawesi dan menyampaikan agar Walikota Palu selaku pengusul segera menetapkan Badan Usaha Pengelola KEK Palu. Dengan adanya Badan Usaha Pengelola KEK Palu akan memudahkan aksi korporasi dengan swasta.

Seperti diketahui, berdasarkan perhitungan PT Bangun Palu Sulawesi Tengah, BUMD yang akan ditunjuk sebagai pengelola, pembangunan di KEK Palu membutuhkan anggaran sekitar Rp7,2 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur dalam kawasan seluas 1.500 hektare di Kecamatan Tawaeli, Kota Palu tersebut.

Infrastruktur yang dimaksud seperti pembangunan power plant, water treatment, water supply, jalan, drainase, pengolahan limbah dan fasilitas perkantoran. Dana sebesar itu tidak akan bisa disediakan dari APBN dan APBD saja. Perlu keterlibatan mitra usaha dan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.

”Kalau sudah ditetapkan Badan Usaha Pengelola KEK Palu, aksi korporasi akan mudah dan lincah dilakukan,” kata Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto saat bertemu Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola di Palu, Kamis, 19 Januari 2017.

Enoh menjelaskan, KEK yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah bisa melakukan berbagai aksi korporasi. Kemudian setelah itu proses pembebasan lahan. Sehingga proses pembebasan lahan itu harus didorong keterlibatan pihak swasta.

Saat ini, lanjut Enoh, sudah ada dua investor yang berminat menanamkan modalnya di KEK Palu, antara lain PT Sofi Agro yang bergerak di bidang hilirisasi industri kelapa dan PT Asbuton di sector hilirisasi industri aspal. Kedua calon investor ini masih diproses di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).