728 x 90

Eko Susilo Hadi, Deputi yang diduga korupsi

  • Rubrik Hukum
  • Jumat, 16 Des 2016 23:50
Eko Susilo Hadi, Deputi yang diduga korupsi
Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/12)

Birokrasi News - Deputi Bidang Informasi dan Hukum Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla)  Eko Susilo Hadi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan, Deputi Bidang Informasi dan Hukum Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit. 

KPK juga menetapkan tiga orang sebagai pemberi suap, yakni Hardy Stefanus, Fahmi Darmawansyah dan Muhammad Adami Okta.

Pejabat eselon 1a tersebut diduga menerima Rp 2 miliar dalam bentuk dolar AS dan dolar Singapura dari PT Melati Technofo Indonesia sebagai pemenang tender pengadaan alat monitoring satelit 2016. Pengadaan monitoring satelit di Bakamla itu sumber pendanaannya APBNP 2016.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan tender pengadaan secara daring tidak menghilangkan potensi korupsi. KPK menegaskan tetap melakukan pengawasan.

"Tender online itu sama sekali tidak bisa menghilangkan (peluang korupsi). Karena itu juga terkait menentukan spesifikasi. Kan begitu spesifikasi mengarah pada orang tertentu maka sudah sulit untuk bersaing secara sehat di tender online," kata Agus Kamis (15/12/2016).

Menurut Agus, dalam sebuah tender, mestinya ada persaingan yang sehat dari para perusahaan yang mengajukan diri. Namun hal ini menjadi sulit apabila sudah ada keputusan yang mengarah pada sebuah perusahaan yang menjadi pemenang tender.