728 x 90

Pemerintah bersama Tiga Otoritas Keuangan Satukan Pemahaman Tax Amnesty

  • Rubrik Keuangan
  • Sabtu, 27 Ags 2016 05:10
Pemerintah bersama Tiga Otoritas Keuangan Satukan Pemahaman Tax Amnesty

Birokrasi News - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) otoritas moneter dan keuangan berkoordinasi untuk menyamakan pemahaman tentang program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty).Ketiga otoritas keuangan itu menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/8) 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan hasil pertemuan ini , akan ditandatangani suatu nota kesepahaman melibatkan semua pihak. Nota itu merupakan tindak lanjut dari UU Pengampunan Pajak. "Itu untuk mengatur hal-hal yang belum cukup jelas," kata Agus. Namun, dia enggan menjelaskan lebih detail perihal materi MoU tersebut. "Lebih baik yang menjelaskan dari Kemenkeu."

Meski begitu, Agus mengakui, salah satu poin yang masuk dalam MoU itu mengenai aturan wajib lapor transaksi mencurigakan di perbankan terkait dengan repatriasi dana hasil program amnesti pajak. Hal ini memang sempat menjadi kekhawatiran perbankan dan OJK.

Di tempat yang sama, Ketua PPATK Muhammad Yusuf menegaskan, sampai saat ini pihaknya tetap mendukung jalannya program amnesti pajak. Dalam rapat koordinasi tersebut, PPATK hanya ingin memastikan agar pengampunan pajak ini sesuai dengan kaidah hukum internasional.

Di sisi lain, Yusuf mengakui, Kementerian Keuangan menaruh perhatian besar terhadap munculnya keresahan masyarakat terkait program amnesti pajak. Namun, dia enggan menjelaskan langkah yang akan dilakukan Kementerian Keuangan untuk mengatasi persoalan itu. "Tidak etis kalau saya bilang, karena leading-nya ada di Kemenkeu," katanya. (BNC2)